Bangsa ini seakan masih sibuk dalam mencari jati diri, entah arahnya ke mana dan entah sampai kapan. Hal ini dibuktikan dengan rentetan kasus-kasus nasional yang juga melibatkan elite-elite populer bangsa kita. Sebut saja kasus Century, Gayus, masalah Pajak dan yang terkini masalah Media vs Pemerintah. Pada akhirnya, para elite bangsa ini seakan lupa dengan tugas dan tanggung jawab utama yang mereka emban yakni Mensejaterakan Rakyat, yang salah satu esensi utamanya adalah memberikan penghidupan yang layak.
Dilema pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke berbagai penjuru dunia memang kompleks. Benar saja, pengiriman TKW ini menjadi salah satu primadona alternatif lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah, terutama bagi mereka yang katakanlah sudah tidak mampu ditampung oleh lapangan kerja yang ada di Indonesia. Padahal, bisa saja bangsa kita dipandang rendah oleh bangsa lain. Hai ini terbukti ketika Marzuki Alie merasa malu ketika bertemu Presiden Suriah beberapa waktu lalu, yang disampaikannya pada sebuah diskusi di senayan kemarin (26.02.2011-www.detiknews.com). Politisi partai biru yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI sampai-sampai meminta Menakertras menyetop pengiriman TKW PRT ke berbagai penjuru dunia. Pada akhirnya, statement ini pun akhirnya mendapat kecaman dari berbagai pihak, karena dianggap menyudutkan TKW PRT.
Kalau di pikir-pikir, buat apa sih kartini-kartini Indonesia ini harus rela melangkahkan kakinya ke luar negeri? Ada banyak sebab. Pertama, perut, mereka butuh makan. Kerap kali kita dengar, keluarga sang TKW justru mengharapkan kiriman gaji dari TKW bersangkutan, untuk bertahan hidup. Alasan tekanan ekonomi keluarga yang mendesak dan penuh keterbatasan, menyebabkan kaum wanita dalam keluarga itu terpaksa harus turut peras keringat.
Kedua adalah masalah gaji. Mereka beranggapan bahwa gaji yang mereka peroleh jika bekerja di luar negeri jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji di dalam negeri. Hal ini sebagai akibat dari anjolknya mata uang rupiah dewasa ini, sembari melambungnya harga barang kebutuhan terutama sembako. Contoh kecil, gaji seorang PRT di Negeri Jiran adalah kisaran RM500-Rm800 perbulan (Internasional.tvone.co.id/.../Malaysia_Keberatan_Gaji_Pembantu_Indonesia Rp 2,2 juta perbulan) atau setara dengan Rp 1,4 juta – Rp 2,2 juta perbulan. Jumlah ini hampir sama dengan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III di negeri kita ini. Padahal, standar gaji tersebut ternyata merupakan standar termurah disana. Di negara lain gimana lagi yah?
Selain itu, keterbatasan kemampuan maupun ilmu pengetahuan membuat mereka gak punya banyak pilihan, PRT, cuma itu yang memungkinkan. Pada umumnya, PRT memang sangat minim dalam hal mengecap pendidikan. Bahkan, barangkali masih ada yang belum pernah merasakan duduk di bangku sekolah. Ketika ada tawaran ke luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar, mereka ya pasti maulah... Anehnya, maraknya agen-agen TKI yang katanya mampu mencarikan pekerjaan di luar negeri amat mudah ditemukan, sementara Keimigrasian Indonesia masih sangat terbatas dalam hal persyaratan dan kriteria yang layak untuk di berangkatkan.
Kemudian, masalah mentalitas. Hal ini juga berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat kita. Mereka cenderung ikut-ikutan, yang pada akhirnya TKW seakan menjadi trend. Bisa saja informasi yang berkembang dari mulut ke mulut menjadi angin segar bagi para penganggur, sehingga mereka berniat untuk mengadu nasib di negeri orang.
Memang, dari sisi statistik perekonomian, peran TKI memiliki peran besar dalam hal pemasukan devisa negara yang berada pada urutan ke-2, serta membantu mengurangi jumlah pengangguran. Dengan jumlah 294.115 orang WNI yang bekerja sebagai PRT di Malaysia sebenarnya sangat membantu menekan angka jobless di Indonesia. Kalau di pikir-pikir, angka ini masih jumlah yang legal di malaysia. Padahal, tanpa kita sadari mereka juga sebenarnya malu, sengsara, dan bathin mereka menjerit. Ketidaktahuan mereka dalam hal pekerjaan mereka sangatlah tinggi. Pantas saja sering terjadi kemarahan-kemarahan majikan, pengurangan gaji, siksaan, bahkan penganiayaan yang sering kita dengar belakangan ini adalah sebab muasal TKW itu hanya bisa ngge...ngge...dan ngge saja...
Jika diamati secara mendalam, jumlah keterbatasan kerjalah yang menjadi penyebab utama tingginya angka TKI. Data BPS dalam Berita Resmi Statistik No. 33/05/Th. XIII, 10 Mei 2010, menyebutkan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2010 mencapai 116 juta orang. Kemudian Persiden RI dalam pidato pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Jakarta, yang menjelaskan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia saat ini setara dengan 7,14 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,8 juta orang, atau atau sekitar 8, 32 juta orang. Meskipun beliau menyampaikan bahwa angka pengangguran tersebut sudah menurun secara statistik dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap saja angka-angka ini sangatlah memprihatinkan dan tetab bertambah dari sisi factual quantity.
Kita pantas malu dengan kondisi bangsa kita saat ini. Bukan menyalahkan pemerintah, tetapi memang Pemerintahlah yang sebenarnya paling bertanggung jawab. Makanya, perlu banyak pembenahan. Hal yang paling mendasar adalah Pendidikan. Ini penting untuk meningkatkan education quality membina mental masyarakat Indonsia seutuhnya. Jika pendidikannya baik, gak bakal ada yang bermental pembantu deh...
Berikut adalah menciptakan lapangan kerja. Memang, usaha itu sudah dilakukan oleh pemerintah, namun diakibatkan oleh keterbatas kemampuan sementara peningkatan jumlah penduduk terutama jumlah angkatan kerja masih lebih tinggi dari pada lapangan kerja yang tersedia, menyebabkan dampaknya tidak signifikan. Untuk itu, pemerintah perlu kreatif dalam menciptakan lapangan kerja dan jeli dalam membijaki berbagai kemungkinan. Misalnya, pemerintah harus lebih memperhatikan industri padat karya dan industri menengah terutama dalam hal permodalan dan pengelolaan output. Industri ini terbukti efektif dalam menyerap tenaga kerja, yang diharapkan nantinya akan mengurangi kemungkinan maraknya TKI - TKW PRT.
Hal berikut adalah, Pemerintah harus selektif dalam hal perijinan pemberangkatan calon TKW PRT. Pemerintah dalam hal ini Kemenakertras harus menyusun kriteria-kriteria tertentu yang wajib dipenuhi oleh calon TKW PRT. Kemudian, sebelum diberangkatkan, mereka juga harus mendapatkan Pendidikan dan pelatihan yang serius dari pemerintah, mengenai hal ikhwal pekerjaan dan situasi yang bakal dihadapi oleh calon TKW PRT. Sehingga, ketika sudah bekerja, mereka tidak lagi gagap akan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah tindakan-tindakan tidak terpuji dari majikan pun keamanan dan kenyamanan kerja mereka lebih terjamin.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah, Perlindungan negara terhadap TKW PRT di mana mereka bekerja. Pemerintah harus serius dalam menanggapi setiap laporan dan pengaduan terkait perlakuan-perlakuan yang di terima TKW PRT. Ada baiknya, jangan setengah – setengah, karena hal ini berkaitan dengan keselamatan kerja dan juga harkat bangsa kita secara global.
PENUTUP
Tidak mudah memang mewujudkan setiap harapan apalagi dengan kondisi bangsa kita yang masih dalam proses transisi, dimana para elite bangsa ini masih larut dalam beragam isu – isu nasional yang cukup menyita perhatian, namun dengan keseriusan pemerintah bukan tidak mungkin hal itu akan dapat dilakukan. Sindiran dari Presiden Suriah kepada Pak Alie sudah cukup membuat hati miris. Jangan ditambah lagi dengan mengkambinghitamkan para pahlawan devisa ini dengan mengklaim mereka telah membuat malu Indonesia, tetapi alangkah baiknya jika kita menginstrospeksi diri, menyusun berbagai kebijakan berupa solusi, dan yang paling penting adalah memperjuangkan nasib mereka.
Desman Armando Gurning
Pemerhati Kebijakan Publik
