Bedah Buku Reinventing Government

Reinventing Government

How The Entrepreneurial Spirirt is Transforming The Public Sector

By : David Osborn and Ted Gaebler

Perkembangan sistem pemerintahan dari masa ke masa memiliki permasalahannya sendiri, di mana masing-masing permasalahan selalu jatuh pada ‘Perilaku Birokrasi yang cenderung tidak efisien’. Berbagai pemikiran muncul guna menemukan DNA baru sistem pemerintahan, dari yang bersifat Tradisional menuju pada kondisi yang lebih modern dan lebih baik sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Diawalai dari Old Public Management, yang kemudian bergeser menjadi New Public Management dengan Konsep Kewirausahaan. Salah satu pemikiran terpopuler pada era 80-an hingga awal 90-an adalah konsep Reinventing Government dari Osborn dan Gaebler.

Topik pembahasan utama dari tulisan ini adalah pemikiran tentang Mewirausahakan Birokrasi, dengan menjawab berbagai pertanyaan seputar bagaimana prinsip-prinsip dan semangat wirausaha ditransformasikan ke dalam sektor pelayanan publik.

Pada awalnya, banyak yang menduga bahwa hal ini merupakan tindakan yang sangat berisiko. Sementara di sisi lain, Peter Drucker ( pemikirannya dikutip dalam tulisan ini ) menuturkan bahwa inovasi dan seorang inovator mencapai kesuksesan bukan karena memandang adanya risiko dari tindakannya, tetapi kemampuan untuk melihat peluang dari risiko yang akan dihadapi serta memanfaatkannya menjadi sebuah jalan sukses.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Gaebler dan Osborn berpikir bahwa dalam melakukan suatu perubahan haruslah memperhatikan peluang yang memungkinkan untuk sukses dengan tidak melupakan risiko atau tetap menekan risiko hingga seminimal mungkin. Mereka mengasumsikan pendapat Drucker bahwa setiap orang akan mampu menjadi seorang entrepreneur jika organisasi tempat dia bekerja juga didesain dengan mendukung sistem kewirausahaan.

Istilah Reinventing Government bermakna lembaga sektor pemerintah yang berkebiasaan entrepreneural, dengan memanfaatkan Sumber Daya yang ada namun menggunakannya dengan cara yang baru guna mencapai Efisiensi dan Efektifitas.

Secara singkat, tulisan ini diawali oleh penjelasan berbagai kisah sukses dari berbagai restrukturisasi, baik dibidang penganggaran, pendidikan, hingga pendesentralisasian berbagai kewenangan yang disebut dengan An American Perestroika.

Selanjutnya, Osborn dan Gaebler merancang setidaknya 10 alur pikir yang dinamai sebagai Peta Dasar dalam melakukan suatu restrukturisasi. Pokok pemikiran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Catalytic Government : Steering Rather Than Rowing

Dalam Bahasa Indonesia yaitu Pemerintahan Katalis : Mengarahkan lebih baik daripada Mengayuh. Maksudnya adalah berangkat dari filosofi kapal laut, hendaknya pemerintah mengambil peran sebagai pengarah saja daripada sebagai pengayuh atau pelaku pelayanan publik.

Berbagai hal penting dalam Pengkatalisasian ini adalah pentingnya menerjemahkan kembali pemaknaan dari kepemerintahan, kemudian melakukan restrukturisasi dimana kondisinya akan semakin kuat meski nyatanya semakin ramping, selanjutnya dilakukan pemisahan antara steering dan rowing pada berbagai bidang pelayanan yang relevan, serta menciptakan image bahwa pekerja pemerintah atau pegawai negeri bukanlah menjadi korban dari sistem yang ada melainkan sebagai pihak yang diuntungkan.

Setelah itu, langkah berikutnya adalah menciptakan organisasi-organisasi pengarah, dengan dilengkapi degan organisasi yang rela sebagai Third Sector atau voluntary yang non-profit sebagai penyelenggara public service di berbagai bidang pelayanan yang memungkinkan. Namun perlu diingat, dalam berbagai bidang yang lain, Second Sector atau Privat Sector juga diberi peluang untuk menyelenggarakan pelayanan publik melalui apa yang dinamakan dengan Privatization, sebagai salah satu alternativ yang memungkinkan dalam konsep entrepreneural.

Bilamana kondisi ini sudah tercipta, maka diharapkan berbagai perbaikan mendasar akan tercipta melalui pengkatalisasian yang konstan, diantaranya adalah dengan pemangkasan jumlah aparatur, menjaga stabilitas budgeting, mencegah inflation, serta mengembalikan image baik terhadap pemerintah.

2. Community-Owned Government : Empowering Rather Than Serving

Dalam bahasa indonesia yaitu Pemerintahan sebagai milik masyarakat: Pemberdayaan lebih baik daripada melayani. Maksudnya adalah dalam hal ini, peran pemerintah adalah memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik, sehingga tercipta rasa memiliki bagi mereka sendiri, sedangkan pemerintah bukan lagi sebagai pelayan melainkan hanya sekedar memberi petunjuk.

Beberapa hal yang mencakup bidang empowering adalah pergeseran berbagai hak kepemilikan produk pelayanan publik dari tangan pemerintah kepada masyarakat umum dimana peran pemerintah hanya sebagai pengarah saja, kemudian pendirian perumahan umum yang lebih tertib, aman, bersih, harga terjangkau serta pendataan yang lebih terorganisir.

Selain itu berbagai hal yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah memperbaiki peran profesional service menjadi community service, sehingga pelayanan bukan ditujukan hanya untuk klien saja tetapi untuk semua, serta pemberdayaan segenap lapisan masyarakat melaui demokrasi yang partisipatif.

3. Competitive Government : Injection Competition Into Service Delivering

Dalam bahasa Indonesia yaitu Pemerintahan yang kompetitif: Menyuntikkan kompetisi kedalam pemberian pelayanan. Kompetisi yang dimaksud di sini adalah kompetisi dimana sektor publik vs sektor publik, sektor privat vs sektor publik, dan sektor privat vs sektor privat. Kondisi ini dipercaya akan menciptakan suatu iklim persaingan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan berpengaruh pada harga pelayanan publik.

Berbagai keuntungan yang diperoleh dari kompetisi ini adalah tingkat efisiensi yang lebih besar, pelayanan yang lebih mengarah pada kebutuhan masyarakat, menciptakan sekaligus menghargai suatu inovasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kebanggaan dan moralitas pegawai pemerintah.

4. Mission-Driven Government : Transforming rules-Driven Organizations.

Dalam bahasa Indonesia yaitu Pemerintah yang digerakkan oleh Misi : Transformasi yang digerakkan aturan. Maksudnya adalah pemerintahan akan berjalan lebih efisien apabila digerakkan bukan atas dasar aturan saja, tetapi lebih kepada ‘misi’, sehingga penganggaran yang dibutuhkan juga diarahkan pada pencapaian misi sehingga lebih terkontol.

Berbagai keuntungan yang diperoleh dari mission-driven government ini adalah lebih efisien, lebih efektif, lebih inovatif, dan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan ruled-driven organizations. Dengan keadaan ini, maka diyakini bahwa moralitas sektor publik juga serta-merta akan meningkat.

Kekuatan dari mission-driven government ini adalah peningkatan insentif terhadap tabungan, menciptakan kebebasan sumber daya dalam menguji ide-ide baru, mengacu pada autonomy managerial, menciptakan lingkungan yang terprediksi, kemudian menyederhanakan proses budgeting, serta mengurangi pengeluaran auditor dan kantor pajak, yang pada akhirnya fokus pemerintah lebih leluasa terhadap isu-isu penting lainnya.

5. Result-oriented Government : Funding Outcomes, Not Inputs

Dalam bahasa Indonesia yaitu Pemerintah yang berorientasi pada hasil : Membiayai Hasil bukan Masukan. Maksudnya adalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah hendaknya tidak terfokus pada input saja, tetapi sebaiknya lebih kepada outcomes, sehingga outcomes dari suatu program pemerintah pada akhirnya akan menjadi sebuah evaluasi baik-buruknya program pemerintah tersebut. Pandangan ini mengacu pada performance.

Beberapa hal yang penting dalam performance measures terhadap pekerjaan yang dilakukan adalah menghargai performance, kemudian memanage performance, dan menganggarkan bidang performance.

6. Costumer-Driven Government : Meeing The Need of The Costumer, Not The Bureaucracy

Dalam bahasa Indonesia yaitu Pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan kebutuhan birokrasi. Maksudnya adalah penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan pada kebutuhan khalayak umum, bukan semata-mata memenuhi program kerja pemerintah saja, melalui pendekatan terhadap masyarakat, sehingga image arogan pemerintah berikut program-programnya tidak terjadi lagi.

Keuntungan yang diperoleh adalah lebih accountable, memperluas kesempatan pemilihan keputusan yang tepat, lebih inovatif, memperluas kesempatan memilih antara dua jenis pelayanan yang pada dasarnya adalah sama, mengurangi pemborosan, serta pemberdayaan pelanggan yang pada akhirnya akan menciptakan keadilan.

7. Entreprising Government : Earning Rather Than Spending

Dalam bahasa Indonesia yaitu Pemerintah Wirausaha : Menghasilkan lebih baik daripada Menghabiskan. Maksudnya adalah pemerintah bukan menjadi suatu organisasi yang berorientasi pada laba saja, melainkan pemerintah lebih mengutamakan efisiensi dalam menghasilkan sesuatu pelayanan daripada pembelanjaan yang berlebihan sehingga cenderung menjadi pemborosan.

Berbagai hal yang perlu dilakukan adalah merubah provit motive menjadi kegunaan publik, kemudian meningkatkan pendapatan penambahan jumlah pajak dan retribusi, kemudian membelanjakan anggaran untuk menyimpan uang dalam bentuk investasi yang diperkiraan akan besar keuntungannya, kemudian para manajer yang ada diberi pengaruh kewiraswastaan ( saving, earning, innovation, enterprise funds, profit centres ) serta melakukan identifikasi lapangan terhadap benar-tidaknya pembiayaan pada penyelenggaraan pelayanan.

8. Anticipatory Government : Prevention Rather Than Cure

Dalam bahasa Indonesia yaitu Pemerintahan yang Antisipatif: Mencegah lebih baik dari pada menanggulangi. Maksudnya adalah hendaknya pemerintah merubah fokus pelayanan yang sebelumnya bersifat mengobati kerusakan menjadi bersifat pencegahan terhadap kerusakan, terutama pada bidang pelayanan kesehatan, lingkungan dan polusi, serta pendegahan terhadap kebakaran melalui pembentukan future commission dengan melandaskan kegiatannya pada perencanaan stratejik.

Hal-hal yang perlu dilakukan adalah penyusunan rencana budgeting jangka panjang dan lintas departemen, membuat semacam dana cadangan guna persiapan beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan, serta budgeting yang disusun dengan perhitungan jangka panjang pula, dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah regional, estimasi ekonomi, serta perubahan sistem politik.

9. Decentralized Government : From Hierarchy to Participatory and Team Work

Dalam bahasa Indonesia yaitu Pemerintahan Desentralisasi : Dari bersifat Hierarki menjadi Partisipatif dan Kerja Tim. Maksudnya adalah pemerintah hendaknya tidak sentralis. Banyak bidang kebutuhan pelayanan publik yang memungkinkan untuk didesentralisasikan penyelenggaraannya agar lebih partisipatif dan efisien.

Keuntungan yang diperoleh adalah lebih fleksibel karena lebih cepat merespon perubahan kebutuhan masyarakat, lebih efektif, lebih inovatif, serta meningkatkan moralitas, komitmen dan produktifitas.

Kemudian, dengan adanya desentralsasi ini, maka partisipasi dari pihak manajemen juga akan lebih meningkat dan lebih percaya diri, yang selanjutnya akan menciptakan organisasi yang bekerja sebagai sebuah tim kerja, sehingga inovasi dari bawah akan lebih deras mengalir. Pada akhirnya, kondisi ini akan menciptakan invest in the employee, di mana pada suatu saat bawahan tersebut akan memiliki kemampuan yang lebih apabila diberi kepercayaan suatu tugas yang lebih berat atau jabatan yang lebih tinggi dikemudian hari.

10. Market-oriented Government : Leveraging Change Through the Market

Dalam bahasa Indonesia yaitu Pemerintah Perorientasi Pasar: Mendongkrak Perubahan melalui mekanisme Pasar. Maksudnya adalah dalam penyelenggaraan pelayanan, pemerintah hendaknya mengikuti situasi pasar, tidak hanya berkutat pada program-program kerja yang monoton karena biasanya diarahkan pada konstituen saja, berbau politik, tidak tepat sasaran, terfragmentasi, serta bukan merupakan suatu tindakan korektif tetapi lebih mengacu pada kondisi stagnan sebagai akibat dari minimnya perubahan yang signifikan.

Cara merestrukturisasi pemerintahan menjadi berbasis mekanisme pasar adalah melalui penyusunan produk hukum yang tegas terhadap mekanisme pasar, penciptaan informasi terhadap masyarakat, mengutamakan permintaan dan kebutuhan masyarakat, mengkatalisasi penyediaan oleh sektor swasta, yang kesemuanya ini akan dikondisikan melalui suatu Market’s Institusi yang akan menekan atau mengurangi gap pasar. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah merekomendasikan sektor pasar yang baru, mengurangi risiko usaha, serta merubah kebijakan Investasi Publik yang tidak mencekik leher.

Dalam kondisi ini, pemerintah hendaknya menjadi perantara antara pembeli dan penjual melalui pengenaan pajak dan retribusi pada setiap aktivitas usaha, serta penyediaan pelayanan atas dasar pembiayaan masyarakat. Hal ini akan lebih mudah dicapai apabila dibentuk suatu Komunitas Pelayanan sehingga lebih mudah dikontrol.

Pada dasarnya Entrepreneural (R)evolution terjadi akibat adanya krisis, keresahan terhadap Leadership dan Keberlanjutan Leadership, Peralatan Kesehatan, Visi dan Tujuan bersama, Kepercayaan, Model suri tauladan, dan sumber daya luar. Namun penulis menyarankan agar dilakukan penguasaan terhadap keseluruhan point penting dari tulisan ini yang digunakan sebagai dasar pikir untuk melakukan suatu perubahan. 

Kesepuluh point penting diatas hanyalah sebuah peta. Menurut hemat penulis, item-item tersebut hanyalah sebagai Checklist, yang disesuaikan dengan kebutuhan perubahan yang tergantung pada kondisi suatu pemerintahan serta perlu-tidaknya suatu restrukturisasi. Namun, dalam menentukan masa depan bangsa dan masyarakat, maka pemerintah hendaknya merancang suatu Visi Baru Pemerintah guna menjawab tantangan kedepan.

(Sekedar Berbagi...)

Pengalamanku...

HP KETINGGALAN

Pagi ini, setelah saya selesai mengerjakan tugas-tugas kuliah saya, saya rehat sejenak, dan mengingat peristiwa-peristiwa menarik yang saya alami beberapa hari terakhir. Sebelum saya menulis cerita ini, saya teringat pada pengalaman saya hari jumat kemarin ( 06 Mei 2011 ) di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Singkat cerita, kala itu saya hendak mengantarkan ayah saya yang hendak terbang ke Medan setelah menyelesaikan tugas-tugas dinasnya di Ibukota, selama 2 hari 1 saja (kata beliau untuk menghemat anggaran...).

Setibanya di Bandara Internasional kebanggaan Indonesia tersebut, berbekal Airport ID Card saya yang masih berlaku sekitar 1 bulan lagi, saya menemani ayah saya check-in sambil membawa tas sandangnya sampai ke dalam gedung bandara, sembari mengingatkan agar tidak lupa pada barang bawaannya yang hanya beberapa itu.

Karena jam keberangkatan masih lebih dari 1 jam lagi, alhasil kami berdua menyempatkan diri ngobrol sambil menikmati beberapa hidangan seadanya di salah satu lounge yang ada di Terminal Keberangkatan 1B.

Tibalah jam keberangkatan... Setelah menyampaikan beberapa pesan, ayah saya pun berkemas dan masuk ke dalam ruang tunggu beberapa menit setelah boarding pass check. Kemudian saya berniat keluar dari pintu yang telah disediakan.

Tepat pukul 13.00 wib, saya coba untuk menelepon, teleponnya aktif tp tidak diangkat. Saya masih biasa saja, barangkali masih di jalan menuju ke dalam pesawat, sehingga tidak kedengaran... 5 menit kemudian saya telepon, masih tidak ada jawaban. Kecurigaan saya sudah mulai muncul... 10 menit kemudian juga demikian, saya pun gelisah... Sambil membayar tagihan Bus Damri tujuan Gambir, saya masih tetap mencoba, tetapi masih juga belum ada jawaban.

“Ah... pesawatnya di delay barangkali,” pikir saya dengan positif thingking.

Tepat pukul 13.30, saya coba lagi, masih aktif... “Hedewwwhh... gak bener lagi nih...”

Saya coba lagi dan akhirnya ada yang menjawab, tapi bukan suara ayah saya...

Dugaan saya benar... HP ayah ketinggalan... Hedewwwhhh... Begini nih kalau sudah tua, kadang suka lupa.

Setelah beberapa pembicaraan yang alot dengan lawan bicara saya, yang atas pengakuannya merupakan salah satu staff di airport security, akhirnya kami sepakat untuk bertemu guna mengembalikan HP tersebut. Setelah saya tunggu diluar, tepatnya di pos jaga, beberapa menit kemudian tiba-tiba ada orang yang menghampiri saya dan menanyakan nama saya.

“Bener mas, saya Desman. Saya nunggu mas Andi, td disuruh nunggu disini mas... “.

Setelah berkata demikian, mas Suryan ini pun mengaku kalau mas Andi menyuruh dia untuk menemui saya di depan Pos Keamanan ini. Sembari bertanya dan menuliskan nama dan alamat saya di atas telapak tangan kanannya, dia pun mengeluarkan HP ayah saya yang tertinggal sesaat setelah boarding pass check.

Setelah menyampaikan ucapan terima kasih, saya pun kembali ke shelter bus untuk melanjutkan perjalanan saya kembali Salemba tempat kontrakan saya, dan untungnya belum ketinggalan...

Selama perjalanan itu, saya berpikir... “Seandainya semua pihak yang bertanggungjawab dalam hal pelayanan masyarakat baik Pemerintah maupun Swasta, bekerja dan melakukan seperti dilakukan oleh airport security, khususnya seperti kedua orang tersebut, wah... Betapa amannya negara ini...”

Pengalaman ini saya rasa perlu untuk saya publikasikan, bukan hanya untuk mengingatkan agar tidak lupa pada barang bawaan, tetapi juga kebaikan orang lain dan kinerja positif suatu instansi juga perlu dipublikasikan.

...Terima Kasih...

( Nb : maaf pembaca, bahasanya terlalu formal... soalnya bingung nulisnya gimana... he7... )

Suka Download Film???

Setelah browsing dari berbagai sumber dan mencoba-coba, akhirnya beberapa daftar website yang saya rekomendasikan guna mendownload film beserta substitlenya (Indonesia juga ada lho). So, kalau suka nonton film tapi duit gak punya untuk ke Bioskop atau malah gak ada Bioskop di tempat kamu, download aja deh... Selamat mencoba yah...

1. www.thehack3r.com
Di web ini, banyak film yang bisa di download...

2. teatersahabat.blogspot.com
Design blognya juga menarik cuma agak berat kalo dibuka di komputer yang memorinya rendah.

3. cinema3satu.blogspot.com
Blog ini mungkin adalah blog penyedia film-film gratis yang paling terkenal dan terlengkap di indonesia. Film-film mereka sangat berkualitas baik video maupun subtitlenya.

4. indowebster.com
Trus, yang terakhir... The King og Film's download. Karena kebanyakan situs mendownload film, filmnya ya dari sini.

At last!!! Subtitlenya jangan sampai kelupaan di download juga, kerena filenya di buat terpisah...

Yang saya broadcast sih cuma beberapa aja, manatau ada yang tau situs lain, boleh di tambah koq via commentnya... Thakz for read...

(Dikutip dari berbagai sumber)

RAKYAT BODOH... BENARKAH???

Sebuah problema sosial yang memilukan vs sekedar pengalihan isu?

Masih segar dalam ingatan, berbagai kasus nasional yang tak kunjung menemui titik terang, disusul bencana di berbagai daerah di bangsa ini, seakan tidak akan berujung, amat memprihatinkan. Namun, keprihatinan itu malah diperkeruh dengan isu Pembangunan Gedung baru DPR RI yang diperkirakan akan menyerap dana 1,138 triliun rupiah. Di kala rakyat sedang berjuang menahan lapar-haus, atau nomaden dari pengungsian yang satu ke pengungsian yang lain, sejumlah elite bangsa ini malah asik dengan rajutan program prioritas yang bukan prioritas.
Seperti kita ketahui bersama, DPR ibarat pipa air antara masyarakat dengan pemerintah, yakni saluran aspirasi. Benarkah demikian? Apa jadinya jika wakil rakyat tersebut tidak berkenan sharing dengan rakyat yang sebenarnya adalah konstituennya? Sungguh ironis memang, apabila kita menyimak statement Pak Marzuli Alie yang lagi-lagi bikin sensasi. Masih terngiang dalam ingatan komentar beliau beberapa waktu lalu yang menuai banyak protes tentang TKW-PRT yang konon katanya bikin malu Republik ini, lebih ke belakang lagi mengenai statementnya tentang Bencana Mentawai, kini statement barunya malah dirasakan lebih sentimentil. Mengapa tidak, rakyat diklaim tidak pintar alias “bodoh”. Berikut sepenggal statement kontradiktif Sang Ketua DPR RI pada salah satu media ternama Indonesia pada 2 Maret kemarin. “Kalau rakyat biasa dibawa bagaimana memikirkan perbaikan sistem, bagaimana perbaikan organisasi, bagaimana perbaikan infrastruktur, rakyat biasa pusing pikirannya. Rakyat biasa dari hari ke hari, yang penting perutnya berisi, kerja, ada rumah, ada pendidikan, selesai. Jangan diajak mengurus yang begini. Urusan begini, ajak orang-orang pintar bicara, ajak kampus bicara”.
Sekedar menanggapi statement tersebut, apakah memang harus melalui pembangunan gedung baru sehingga sistem dapat diperbaiki? Apakah itu mainstream dalam upaya perbaikan organisasi? Apakah ini hanya ruang bagi orang-orang pintar saja bersama pihak kampus yang mungkin saja sudah dirasuki ranah politik juga? Bukankah peningkatan kinerja dulu yang perlu didahulukan, kemudian dievaluasi, barulah merembes ke masalah gedung kalau di rasa perlu? Bukankah sebaiknya hal ini di sampaikan secara luas kepada masyarakat dan meminta tanggapan masyarakat? Intinya, perlu ditinjau kembali.
Tanpa berniat mempersalahkan pihak manapun, dari segi tata bahasa, sebenarnya masih banyak penyampaian-penyampaian lain yang lebih santun dalam menanggapi masalah ini. Memang benar, kondisi rakyat saat ini masih berorientasi pada SPP ( Sandang, Pangan, Papan ). Namun, selaku seorang pejabat yang dipilih rakyat, sebaiknya lebih memperhatikan perbaikan kondisi konstituennya tersebut ketimbang malah melemahkan mereka.

Civil Society
Secara implisit, statement tersebut bisa saja menjadi proses pelemahan posisi tawar rakyat. Di kala sejumlah daerah sedang berjibaku dalam meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan, pusat sepertinya malah melakukan pendegradasian. Cuma segelintir oknum memang, namun cukup mencoreng secara universal.
Guna mencari pembenaran terhadap pelemahan bargaining position rakyat tersebut diatas, konsep Good Governance dapat dipakai sebagai titik pijak dengan esensi utamaya adalah keseimbangan antara Politcal society, economical society, dan Civil society. Political society merujuk kepada kaum politik praktis, sementara economical society merupakan kumpulan orang-orang yang beraktivitas dalam bidang perekonomian, dan civil society adalah sebagai konstituen dan konsumen.
Civil society secara harfiah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani. Namun menurut Alexis De Tocqueville, seorang Sosiolog Perancis abad-19, Civil siciety itu merupakan kondisi kehidupan sosial yang terorganisir yang berciri kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian namun tetap melakukan kontrol terhadap negara agar tidak melampaui ketentuan yang ada di dalam masyarakat. Dari pengertian ini dapat di simpulkan bahwa, dua peranan civil society itu adalah kemandirian pada dirinya dan peran kontrol terhadap negara.
Sebuah kondisi yang amat berbeda dengan di negeri kita yang demokratis ini. Civil society seakan hanya kaum terpinggirkan yang gak punya hak bicara dibandingkan society lainnya. Peranan masyarakat memang ada, namun masih jauh dari harapan. Ada beberapa penyebab mengapa hal ini terjadi. Pertama, ketidakseimbangan antara civil society, political society, dan economical society (good governance concept) dalam terselenggaranya negara ini. Diantara ketiganya, masing-masing ada yang kuat dan ada yang lemah. Tragisnya civil society lah yang menjadi juru kunci. Kedua, ketidaksiapan untuk menerima kritik dan saran dari rakyatnya atau berbagi pandangan dengan civil society karena pada umumnya Penguasa ( political society ) mengalami kesulitan dalam merubah pola pikir dan kesadarannya sendiri mengenai pentingnya peningkatan bergaining position dari civil society dalam rangka menjaga stabilitas penyelenggaraan negara.
Beberapa jalan penguatan yang direkomendasikan penulis adalah proses penyeimbangan ketiga kelompok yang ada di dalam sistem kemasyarakatan, melalui peningkatan sosialisasi pemerintah mengenai suatu kebijakan dan/atau menumbuhkembangkan organisasi-organisasi di tengah masyarakat termasuk LSM ( yang independent tentunya ) yang kesemuanya ini merupakan bahagian dari proses pemberdayaan dan peningkatan kesejateraan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah sebagai political society ( Eksekutif-Legislatif ). Hal berikut yang penting untuk dilakukan adalah pemerintah memperbaiki mindset-nya sendiri terhadap kekuasaannya sebagai penyelenggaraan negara serta harus santun dan ramah dalam menerima saran - kritikan dari masyarakat, yang merupakan salah satu public evaluation terhadap penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sebaiknya jangan main-main dengan dengan civil society, karena apabila pelemahan-pelemahan terhadapnya sudah mencapai titik jenuh, bisa saja konflik tidak akan terhindarkan.
Kembali kepada statement Pak Alie, melalui penjelasan singkat mengenai civil society dan hubungannya dengan political society serta economical society (terlepas dari economical society di Indonesia yang juga ditentukan oleh political society), dapatlah kita pahami bagaimana kondisi yang sebenarnya saat ini, apakah hanya sebuah pengalihan isu atau memang sebuah problema sosial yang memilukan. Selain itu juga siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap ketidakpintaran rakyat tersebut juga terjawab sudah.
Sebuah keprihatinan. Semoga Bangsa ini kedepannya menjadi lebih baik...


Desman A. Gurning
Pemerhati Kebijakan Publik
Mahasiswa S-2 UI

DESMAN GURNING: TKW PRT... GAK ADA PILIHAN LAIN???

DESMAN GURNING: TKW PRT... GAK ADA PILIHAN LAIN???