Pakta Integritas Pemberantasan Korupsi

Berikut ini adalah petikan pointer Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Kementrian, Gubernur, dan Bupati di Seluruh Indonesia pada 28 Desember 2011, termasuk Bupati Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara.

Pakta Integritas

Saya, ….(nama pembuat pernyataan), …..(jabatan), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ….. (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kertas Kebijakan

ATASI PENGANGGURAN ?

KEMBALI PADA JATI DIRI BANGSA!

oleh : DESMAN ARMANDO GURNING

I.       PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan masalah klasik yang terjadi hampir di setiap negara. Pada skala makro ekonomi, masalah ini akan menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal. Berbagai upaya selalu dilakukan oleh setiap negara dalam bentuk penyediaan lapangan pekerjaan, yang muaranya adalah menekan angka pengangguran. Namun, yang menjadi persoalan adalah kemauan dan komitmen setiap negara untuk mengatasinya berbeda-beda.

Regional policy and planning in Europe

UNITARY STATE WITH PLANNING POWERS DEVOLPING TO THE REGION
(NEGARA KESATUAN DENGAN KEWENANGAN PERENCANAAN YANG BERPINDAH KE DAERAH)

Hingga saat ini sejumlah Negara kesatuan di Uni Eropa telah mengalami atau bahkan masih ada yang sedang mengalami proses reformasi guna mencari bentul ideal menyangkut hubungan dan kewenangan antara pusat dan daerah. Diantara Negara-negara tersebut, Negara yang sifatnya paling sentralis adalah Portugal. Selain itu, ada juga opini yang menyebutkan bahwa United Kingdom yang paling sentralis di Eropa Barat, tapi diakhir abad lalu United Kingdom turut juga berubah system menjadi Negara “devolving” dari bentuk sebelumnya “classic” unitary state.